4.675 Akad KPR Subsidi Dilakukan Serentak Oleh Bank BUMN

Sun-mansion.com – Program pembiayaan KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah menjadi penopang bisnis bagi kalangan pengembang maupun perbankan. Bank BNI misalnya, pada tahun ini mendapatkan kuota penyaluran KPR bersubsidi FLPP yang cukup besar dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bank BNI juga telah melakukan akad kredit secara masal dan serentak untuk sebanyak 4.675 debitur dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegiatan akad kredit masal ini dipusatkan di Pendopo Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang diikuti juga di 56 kota lain di Indonesia.

Menurut Direktur Layanan dan Jaringan Bank BNI Ronny Venir, Bank BNI telah menyalurkan KPR FLPP sejak tahun 2011 lalu dan hingga akhir Desember 2020 telah menyalurkan FLPP mencapai Rp3,7 triliun. Dana sebesar ini untuk membiayai KPR kalangan MBR sebanyak 38.293 unit rumah.

“Untuk tahun 2021 ini kami mendapatkan alokasi kuota penyaluran FLPP dari PPDPP sebanyak 17.500 unit dengan nilai Rp2,5 triliun. KPR FLPP ini telah menjadi engine kredit konsumer Bank BNI dan telah menempatkan kami sebagai bank BUMN kedua terbesar yang menyalurkan KPR FLPP,” ujarnya.

Berbagai kota yang ikut menandatangani akad kredit masal ini mulai dari Medan, Tanjung Balai Asahan, Tebing Tinggi, Padang, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Karang, Lubuk Linggau, Pangkal Pinang, Purwakarta, Cianjur, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya,Sumedang, Majalaya, Semarang.

Kemudian dilakukan juga di Pekalongan, Tuban, Pamekasan, Gresik, Makassar, Sampit, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Muara Teweh, Jabodetabek, Serang, Boyolali, Solo, Purbalingga, Wonosobo, Wonogiri, Probolinggo, Banyuwangi, Kediri, Manado, Tomohon, Gorontalo, Palu Sorong, hingga Jayapura.

Penandatanganan KPR FLPP masal ini juga turut dihadiri oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D. Heripoerwanto, Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin, hingga Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.

Anne mengatakan, sebagai kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat, pihaknya terus memberikan dukungan berupa kemudahan regulasi dengan menyediakan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan proses perizinan. Untuk sektor perumahan telah diatur lima hal yaitu lebar akses jalan, pengelolaan sampah, fasilitas kesehatan warga, sanitasi, dan fasilitas keagamaan.

“Kami berharap pemerintah pusat terus memperkuat regulasi yang dapat mewajibkan kalangan pengembang untuk melengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial di pengembangan proyeknya sehingga bisa menjamin kenyamanan masyarakat,” katanya.

Sementara menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Haripoerwanto, saat ini sektor properti menjadi rigid sektor karena meliputi konstruksi dan real estat yang dapat menimbulkan multiplier effect atas pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan berbagai usaha mikro dan menengah khususnya di sektot bahan bangunan hingga tenaga kerja.

“KPR subsidi FLPP ini menjadi soko guru tumbuhnya perekonomian di Indonesia dan kami selalu mengapresiasi para stakeholder perumahan yang saat ini terus bahu membahu menjaga sektor perumahan ini tetap berjalan. Dana FLPP yang telah disalurkan PPDPP hingga 30 Maret ini mencapai Rp2,29 triliun untuk 21.030 unit rumah atau 13,5 persen dari target 2021,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kalkulator KPR